SEMARANG, top62.id – Ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Pola distribusi yang semakin adaptif, termasuk memanfaatkan media sosial dan menyasar generasi muda, menjadi perhatian serius pemerintah.
Kondisi tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Toton Rasyid di Kantor Kanwil Kemenkum Jateng.
Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng) Toton Rasyid menegaskan bahwa pendekatan pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan langkah represif.
“Ancaman narkoba di Jawa Tengah masih tinggi dan membutuhkan langkah kolaboratif lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pola peredaran sekarang semakin kompleks karena memanfaatkan media sosial serta menyasar generasi muda. Karena itu, pendekatannya tidak bisa hanya represif, tetapi juga harus preventif dan edukatif,” tegasnya.
Menurut Toton, penguatan program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) menjadi salah satu strategi penting untuk membangun sistem deteksi dini di tingkat akar rumput.
Ia menilai desa dan kampung yang aktif melakukan pencegahan akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih tangguh terhadap infiltrasi jaringan narkotika.
Program tersebut, lanjutnya, memiliki irisan dengan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum), sehingga kolaborasi dapat diperluas untuk memperkuat peran masyarakat dalam aspek edukasi dan pendampingan hukum.
“Maksud kami pada audiensi kali ini sebagai upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pencegahan berbasis masyarakat.
“Kami sangat siap mendukung program tersebut. Kalau bisa disiapkan PKS yang memuat kerja sama layanan kolaborasi untuk masyarakat, bukan hanya Posbankum,” ungkap Heni
Ia menegaskan, penguatan sinergi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) diharapkan mampu membuat langkah pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi lebih sistematis dan menyentuh langsung masyarakat.
About The Author
