SEMARANG, top62.id – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, meminta operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Desa Samban, Kecamatan Bawen, ditutup sementara. Permintaan ini disampaikan usai ditemukan sejumlah pelanggaran serius terkait standar higiene, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan.
Permintaan penutupan tersebut muncul setelah Joko melakukan kunjungan langsung ke lokasi SPPG Samban pada Selasa (7/4/2026). Dari hasil peninjauan, ditemukan berbagai ketidaksesuaian yang dinilai berpotensi membahayakan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).
“Dari hasil kunjungan ke SPPG Samban ini nampak sejumlah pelanggaran, karena itu, keberadaan SPPG ini harus ditinjau ulang dan ditutup operasionalnya,” tegas Joko.
Salah satu temuan utama adalah belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh pengelola. Padahal, sertifikat tersebut merupakan syarat penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan bagi penerima manfaat.
Selain itu, SPPG Samban juga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kondisi ini menyebabkan limbah operasional dapur langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengolahan.
“Limbah dari proses di SPPG Samban ini langsung dibuang ke sungai, sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran, padahal sudah beroperasi sejak November 2025,” ungkapnya.
Joko juga menyoroti kondisi peralatan yang dinilai tidak memenuhi standar. Salah satunya adalah fasilitas pencucian ompreng yang tidak dilengkapi saluran air panas serta tempat pengeringan yang tidak layak.
“Kalau kondisinya seperti ini, pasti ompreng tidak bersih higienis. Ini sangat rentan dan bisa menjadi penyebab keracunan bagi penerima manfaat,” jelasnya.
Tak hanya itu, lokasi SPPG Samban juga dinilai tidak ideal. Posisi dapur berada di antara gudang rosok dan kandang ayam yang berpotensi menimbulkan kontaminasi terhadap makanan yang diproduksi.
“Lokasinya rawan terkontaminasi, sehingga perlu ada perbaikan secara menyeluruh sebelum operasional dilanjutkan kembali,” tambah Joko.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berisiko besar bagi sekitar 2.400 siswa penerima manfaat, mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah dasar. Tanpa perbaikan, potensi gangguan kesehatan seperti keracunan makanan sangat mungkin terjadi.
Menurutnya, pengelola juga belum sepenuhnya memenuhi standar dalam penyusunan menu makanan bergizi. Hal ini semakin memperkuat alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Samban.
Sementara itu, Kepala SPPG Samban, Arif, memilih tidak memberikan penjelasan rinci terkait temuan tersebut. Ia menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada pihak koordinator wilayah.
“Untuk wawancara nanti langsung ke korwil saja,” ujarnya singkat.
About The Author
